Terpaksa saya membuat artikel yang selalu beraromakan oposisi. Bukan tanpa alasan, saya memang sangat geram akan tindak tanduk para pejabat dinegeri ini. Mereka terang-terangan memperlakukan rakyat seperti layaknya memperlakukan para narapidana dipenjara. Kadang mereka menutupi perbuatan mereka dengan pidato yang menyejukkan hati, dan tak jarang pula dengan cara mengubar janji-janji yang mendamaikan hati. Sehingga masyarakat lambat laun terbuai dalam lantunan irama busuk yang mereka mainkan.
Seperti halnya dalam kasus Bank Century. Pada awal penyelesaiannya, pemerintah dengan sangat gencar menyuarakan Jihad Terhadap Korupsi, kemudian dibentuklah hak angket kasus bank century sebagai jawaban atas jeritan rakyat yang kian terdengar dimana-mana. Banyak yang meragukan kinerja masa depan pansus tersebut, tapi lagi-lagi Masyarakat terkecoh akan buaian lembut yang keluar dari paru-paru kebohongan mereka. Mereka meyakinkan akan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya.
Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya problematika masyarakat, masalah ini merangkak mulai terlupakan dibenak masyarakat (kecuali para nasabah bank century). Tentu hal ini yang menjadi mission yang ditargetkan oleh para pejabat negara, dan mereka berhasil.
komentar merekapun mulai melantur tak jelas. BPK dan KPK menyatakan ada Unsur Pidana dalam kasus ini, tapi Jampidsus dengan Pede nya mengatakan tak ada unsur pidana dibalik kasus ini. Loh ? Apa hak jampidsus menyatakan pernyataan yang sok tahu itu ? memangnya dia ahli keuangan sehingga tanpa ragu menyatakan tak ada unsur pidana dibalik kasus ini. Jika memang tak ada unsur pidana, mengapa sampai detik ini, tak ada satupun nasabah yang menerima uang tabungan mereka di bank tersebut ?
aroma otoriter pun mulai merebak kedalam masyarakat, presiden tegas tak mau menonaktifkan sementara wapres dan menkeu. Padahal, jika presiden tersebut mengusung tinggi asas demokrasi, sudah sepatutnya mereka mengabulkan tuntutan masyarakat. Toh jika memang tak bersalah, tinggal membalikkan kembali jabatan yang sempat dia nonaktifkan. Tapi sepertinya Presiden terlalu takut untuk seperti itu, mungkin dia khawatir akan ada lebih banyak lagi tersangka dalam hasil bagi-bagi uang 6 triliun dari bank indonesia. Apalagi boediono adalah sahabat karib presiden, sehingga langkahnya mengambil uang akan dipermulus oleh sang sahabat sejati. Wallahualam
Apapun hasil finalnya nanti, semua elemen masyarakat tentu ingin satu dari pemerintah, Tegas dan Berani bertindak. Tidak kocar-kacir menghadapi isu seperti ini. Dan wujudkanlah aspirasi masyarakat, tak perlu takut, percayalah masyarakat itu tak akan meminta hal yang buruk pasti hal-hal yang postifi dan bersifat membangun. Tapi kalau pemerintah Ngeyel tetap bersikap seperti itu, yah mau diapakan lagi. Yang pasti kepercayaan masyarakat sudah pasti luntur karena hak-haknya selalu terhempas angin.
Seperti halnya dalam kasus Bank Century. Pada awal penyelesaiannya, pemerintah dengan sangat gencar menyuarakan Jihad Terhadap Korupsi, kemudian dibentuklah hak angket kasus bank century sebagai jawaban atas jeritan rakyat yang kian terdengar dimana-mana. Banyak yang meragukan kinerja masa depan pansus tersebut, tapi lagi-lagi Masyarakat terkecoh akan buaian lembut yang keluar dari paru-paru kebohongan mereka. Mereka meyakinkan akan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya.
Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya problematika masyarakat, masalah ini merangkak mulai terlupakan dibenak masyarakat (kecuali para nasabah bank century). Tentu hal ini yang menjadi mission yang ditargetkan oleh para pejabat negara, dan mereka berhasil.
komentar merekapun mulai melantur tak jelas. BPK dan KPK menyatakan ada Unsur Pidana dalam kasus ini, tapi Jampidsus dengan Pede nya mengatakan tak ada unsur pidana dibalik kasus ini. Loh ? Apa hak jampidsus menyatakan pernyataan yang sok tahu itu ? memangnya dia ahli keuangan sehingga tanpa ragu menyatakan tak ada unsur pidana dibalik kasus ini. Jika memang tak ada unsur pidana, mengapa sampai detik ini, tak ada satupun nasabah yang menerima uang tabungan mereka di bank tersebut ?
aroma otoriter pun mulai merebak kedalam masyarakat, presiden tegas tak mau menonaktifkan sementara wapres dan menkeu. Padahal, jika presiden tersebut mengusung tinggi asas demokrasi, sudah sepatutnya mereka mengabulkan tuntutan masyarakat. Toh jika memang tak bersalah, tinggal membalikkan kembali jabatan yang sempat dia nonaktifkan. Tapi sepertinya Presiden terlalu takut untuk seperti itu, mungkin dia khawatir akan ada lebih banyak lagi tersangka dalam hasil bagi-bagi uang 6 triliun dari bank indonesia. Apalagi boediono adalah sahabat karib presiden, sehingga langkahnya mengambil uang akan dipermulus oleh sang sahabat sejati. Wallahualam
Apapun hasil finalnya nanti, semua elemen masyarakat tentu ingin satu dari pemerintah, Tegas dan Berani bertindak. Tidak kocar-kacir menghadapi isu seperti ini. Dan wujudkanlah aspirasi masyarakat, tak perlu takut, percayalah masyarakat itu tak akan meminta hal yang buruk pasti hal-hal yang postifi dan bersifat membangun. Tapi kalau pemerintah Ngeyel tetap bersikap seperti itu, yah mau diapakan lagi. Yang pasti kepercayaan masyarakat sudah pasti luntur karena hak-haknya selalu terhempas angin.
0 komentar:
Post a Comment