Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan sekitar Rp 11 miliar untuk pelantikan anggota DPR dan DPD. Demikian disampaikan Sekjen KPU Suripto Bambang Setiadi di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/9). "Anggaran total keseluruhan itu sekitar Rp 11 miliar," kata dia.
Ia menuturkan, anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk keperluan pelantikan, seperti pengadaan jasa penyediaan akomodasi dan konsumsi hotel untuk sumpah janji anggota DPR, MPR, dan DPD.
Pos lainnya untuk pengadaan jaket, baju batik, dan hem lengan. Juga untuk pengadaan jasa tas dalam rangka sumpah atau janji anggota DPR, DPD, dan MPR. Nantinya, tas ini akan diisi dengan buku profil masing-masing anggota DPR dan DPD.
Dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan kendaraan AC dan ambulans serta seragam dan konsumsi untuk panitia yang melibatkan Sekretariat KPU, Depdagri, Departemen Agama, Paspampres, dan kepolisian.
Memang ironis, hanya untuk sebuah pelantikan menghabiskan dana belasan miliar. Padahal jika dilihat dari segi fungsional dan konsep efisiensi hal tersebut sangat berlebihan dan terkesan boros. Dana pelantikan tersebut seharusnya ditanggung oleh setiap fraksi-fraksi partai masing-masing, sehingga kas negara tak perlu keluar sedemikian banyaknya. Dan lebih menyesakkan lagi, para anggota dewan seperti tak mau tahu akan ini, mereka malah terlihat gembira menyambut pelantikan dirinya. hmm ..
Coba jika uang miliaran tersebut dialihkan kepada korban-korban gempa bumi yang saat ini masih terkatung-katung di pos pengungsian, tentu akan lebih bermanfaat dan memang seharusnya itulah yang dilakukan pemerintah. Tapi Pemerintah sekarang bodoh dan jahat, untuk sebuah pelantikan satu hari mereka rela mengeluarkan uang belasan miliar tapi untuk bantuan kepada korban bencana alam yang sudah berhari-hari hidup tak layak dan didera berbagai penyakit mereka malas-malasan untuk membantu, paling hanya membuka rekening peduli, menunggu para penyumbang dana, jika tak ada yang menyumbang berarti tak ada bantuan. Mereka sudah lupa siapa yang dahulu memilih mereka, mereka ingkar akan janji-janjinya ketika berkampanye, mereka adalah lembaga pemerjuang hak rakyat tetapi sejatinya malah menindas hak rakyat. Jika mereka sudah tak peduli akan nasib rakyat lantas akan seperti apa nasib para rakyat nanti ?
sumber : harian Kompas
Ia menuturkan, anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk keperluan pelantikan, seperti pengadaan jasa penyediaan akomodasi dan konsumsi hotel untuk sumpah janji anggota DPR, MPR, dan DPD.
Pos lainnya untuk pengadaan jaket, baju batik, dan hem lengan. Juga untuk pengadaan jasa tas dalam rangka sumpah atau janji anggota DPR, DPD, dan MPR. Nantinya, tas ini akan diisi dengan buku profil masing-masing anggota DPR dan DPD.
Dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan kendaraan AC dan ambulans serta seragam dan konsumsi untuk panitia yang melibatkan Sekretariat KPU, Depdagri, Departemen Agama, Paspampres, dan kepolisian.
Memang ironis, hanya untuk sebuah pelantikan menghabiskan dana belasan miliar. Padahal jika dilihat dari segi fungsional dan konsep efisiensi hal tersebut sangat berlebihan dan terkesan boros. Dana pelantikan tersebut seharusnya ditanggung oleh setiap fraksi-fraksi partai masing-masing, sehingga kas negara tak perlu keluar sedemikian banyaknya. Dan lebih menyesakkan lagi, para anggota dewan seperti tak mau tahu akan ini, mereka malah terlihat gembira menyambut pelantikan dirinya. hmm ..
Coba jika uang miliaran tersebut dialihkan kepada korban-korban gempa bumi yang saat ini masih terkatung-katung di pos pengungsian, tentu akan lebih bermanfaat dan memang seharusnya itulah yang dilakukan pemerintah. Tapi Pemerintah sekarang bodoh dan jahat, untuk sebuah pelantikan satu hari mereka rela mengeluarkan uang belasan miliar tapi untuk bantuan kepada korban bencana alam yang sudah berhari-hari hidup tak layak dan didera berbagai penyakit mereka malas-malasan untuk membantu, paling hanya membuka rekening peduli, menunggu para penyumbang dana, jika tak ada yang menyumbang berarti tak ada bantuan. Mereka sudah lupa siapa yang dahulu memilih mereka, mereka ingkar akan janji-janjinya ketika berkampanye, mereka adalah lembaga pemerjuang hak rakyat tetapi sejatinya malah menindas hak rakyat. Jika mereka sudah tak peduli akan nasib rakyat lantas akan seperti apa nasib para rakyat nanti ?
sumber : harian Kompas
0 komentar:
Post a Comment